PLN Targetkan Kabel Laut Sumatera–Bengkalis Tuntas 2027, Wujudkan Akses Listrik Merata

HALILINTARNEWS.COM, BENGKALIS – Upaya memperkuat sistem kelistrikan di wilayah kepulauan terus dilakukan pemerintah melalui PT PLN (Persero). Salah satu proyek strategis yang kini tengah dibangun adalah jaringan kabel listrik bawah laut yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Bengkalis, Riau. Proyek ini ditargetkan selesai dan beroperasi pada pertengahan tahun 2027, dengan nilai investasi mencapai Rp1 triliun.

Direktur Distribusi PT PLN (Persero), Adi Priyanto, bersama anggota Komisi XII DPR RI, Iyeth Bustami, melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan infrastruktur kelistrikan, Rabu (11/6). Salah satunya adalah Gardu Induk (GI) di Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu, yang progres pengerjaannya telah mencapai 55 persen. Sementara GI di Desa Pangkalan Batang, Pulau Bengkalis, masih dalam proses lelang.

Menurut Adi Priyanto, kapasitas mesin pembangkit listrik di Pulau Bengkalis saat ini masih terbatas, hanya sekitar 27 megawatt (MW). Namun, dalam waktu dekat akan didatangkan mesin tambahan dari Medan untuk menambah kapasitas menjadi 29 MW. “Kami meninjau langsung pembangunan GI yang akan menjadi penghubung kabel bawah laut menuju Pulau Bengkalis. Tujuannya adalah memperkuat kelistrikan di daerah ini yang memiliki potensi besar sebagai sentra pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa saat proyek selesai, daya listrik di Bengkalis akan meningkat hingga 60 MW. Surplus listrik ini diharapkan mampu menarik minat investor dan menggerakkan roda ekonomi masyarakat. “Kita ingin ke depan Pulau Bengkalis tidak lagi kesulitan listrik dan bisa lebih kompetitif,” tambahnya.

Anggota Komisi XII DPR RI, Iyeth Bustami, turut menyoroti pentingnya percepatan proyek ini. Ia mengatakan bahwa persoalan pemadaman listrik bergilir sudah menjadi keluhan bertahun-tahun masyarakat Bengkalis. “Sejak saya kecil, pemadaman listrik sudah terjadi di sini. Kami ingin masyarakat Bengkalis mendapatkan hak yang sama atas listrik yang andal seperti wilayah lain di Sumatera,” ujarnya.

Selain demi pelayanan publik, Iyeth juga menekankan bahwa penggunaan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) sudah tidak efisien lagi. Konsumsi BBM jenis solar untuk PLTD Pangkalan Batang disebut bisa mencapai 35 juta liter per tahun. Hal ini tidak sejalan dengan upaya Indonesia menuju Net Zero Emission melalui program dedieselisasi dan penggunaan energi terbarukan.

Ia juga meminta agar proyek Gardu Induk 150 kV di Buruk Bakul dan Pangkalan Batang yang menjadi tulang punggung sistem interkoneksi segera dipercepat pembangunannya. Gardu induk ini, menurutnya, sangat krusial dalam menjamin kestabilan pasokan listrik yang merata dan berkelanjutan.

“Pembangunan gardu masih terhambat karena persoalan perizinan di kawasan hutan lindung. Kami mendorong percepatan proses administrasi dan koordinasi lintas instansi agar proyek tidak terhenti,” tegas Iyeth.

Ia menambahkan, berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030, proyek ini sudah menjadi bagian dari rencana jangka panjang PLN. Dengan kebutuhan daya listrik Bengkalis yang telah mencapai 28 MW, sementara kapasitas saat ini hanya 27 MW, keterlambatan realisasi proyek bisa berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat dan iklim investasi daerah.

“Kami rekomendasikan agar proyek ini menjadi prioritas strategis nasional. Ketahanan listrik di Bengkalis adalah kebutuhan mendesak dan menyangkut kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(rls)