Groundbreaking Galangan Kapal di Siak, Serap 200 Tenaga Kerja Lokal

  • Selasa, 21 April 2026 - 09:38 WIB
Bupati Siak Dr.Afni Z hadiri peresmian pembangunan galangan kapal terpadu milik PT Mitra Nusantara Shipyard (MNS)


HALILINTARNEWS.COM, 

SIAK — Di tengah tekanan fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Siak mulai menggerakkan kembali sektor industri maritim di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) yang selama ini kurang berkembang.

Langkah tersebut ditandai dengan dimulainya pembangunan galangan kapal terpadu milik PT Mitra Nusantara Shipyard (MNS) serta pembukaan akses jalan sepanjang 1,2 kilometer di kawasan tersebut. Seluruh pendanaan proyek ini berasal dari pihak swasta.


Pemkab Siak bersama sejumlah pihak berhasil menarik investasi dari PT MNS dengan nilai lebih dari Rp300 miliar. Pada tahap awal, investasi yang direalisasikan mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Bupati Siak, Afni Z, mengatakan galangan kapal ini diproyeksikan menjadi pusat layanan perbaikan dan pembangunan kapal terbesar di Sumatera.

Peresmian pembangunan dilakukan langsung oleh Afni bersama jajaran PT MNS, PT KITB, Forkopimda, Kadin Riau, DPRD, LAM Siak, serta masyarakat.


Afni mengapresiasi komitmen PT MNS yang berani berinvestasi besar di KITB. Ia menilai hal ini menjadi awal kebangkitan kawasan industri tersebut.

Menurutnya, kepercayaan investor menjadi kunci penting agar kawasan ini dapat terus berkembang ke depan.

Ia juga menyebut KITB diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Siak, bahkan di tingkat Provinsi Riau dan Sumatera. Kawasan ini diharapkan menjadi jalur distribusi komoditas, baik dalam maupun luar provinsi hingga lintas negara.

Afni menegaskan pentingnya penataan ulang kawasan industri tersebut, termasuk mempercepat proses perizinan dan memperjelas regulasi agar investor merasa aman dan nyaman berinvestasi. Ia juga mengingatkan agar tidak ada praktik pungutan liar terhadap investor.

Selama ini, KITB dinilai belum berkembang optimal meski telah memiliki berbagai instrumen pendukung, seperti pengelola dan payung hukum. Bahkan, kawasan ini sempat masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Namun, realitanya kawasan tersebut belum menunjukkan aktivitas industri yang signifikan. Sejumlah lahan yang telah dimiliki investor pun masih belum dimanfaatkan.

Afni meminta jajaran pengelola untuk mengevaluasi kepemilikan lahan dan memberikan peringatan kepada pihak yang belum merealisasikan pembangunan. Ia berharap investor yang masuk benar-benar serius, seperti PT MNS yang telah memulai pembangunan setelah memaparkan rencana bisnisnya.

Selain itu, Afni juga menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan berencana mengembalikan pengelolaan kawasan pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik daerah, dengan syarat pembentukan BUP baru.

Sementara itu, Direktur PT MNS, Yudi Utomo, menyatakan proyek ini diperkirakan akan menyerap sekitar 200 tenaga kerja, dengan prioritas warga lokal yang memiliki keahlian teknik.

Ia juga menjelaskan bahwa potensi pasar galangan kapal di Riau cukup besar. Berdasarkan hasil studi kelayakan, terdapat ribuan lalu lintas kapal domestik dan ratusan kapal internasional yang melintasi wilayah tersebut.

Selain membangun galangan kapal, PT MNS juga menyiapkan fasilitas pendukung, seperti instalasi pemurnian air (Reverse Osmosis) dan pembangunan jalan akses senilai lebih dari Rp7 miliar untuk menunjang operasional kawasan industri.(MCR)




Baca Juga