Pertamina Bongkar Penyebab Antrean BBM di Pekanbaru, Ternyata Dipicu Hoaks

HALILINTARNEWS.COM, PEKANBARU – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Pekanbaru dipastikan bukan disebabkan kelangkaan stok bahan bakar minyak (BBM), melainkan akibat informasi bohong atau hoaks terkait kenaikan harga BBM bersubsidi menjelang 1 Mei 2026. Isu tersebut memicu kepanikan warga hingga terjadi aksi pembelian BBM secara berlebihan.

Lonjakan pembelian dalam waktu singkat itu membuat konsumsi BBM meningkat drastis di luar perkiraan. Situasi tersebut akhirnya menjadi perhatian Komisi II DPRD Kota Pekanbaru yang memanggil pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk memberikan penjelasan terkait kondisi di lapangan, Kamis (7/5/2026).

Sales Branch Manager Pertamina Sales Area Riau, Hary Prasetyo, mengatakan antrean kendaraan terjadi setelah muncul kabar tidak benar mengenai kenaikan harga BBM subsidi.

“Informasi itu muncul menjelang 1 Mei. Biasanya memang ada penyesuaian harga BBM nonsubsidi setiap awal bulan, namun kemudian beredar hoaks bahwa BBM subsidi juga akan naik sehingga masyarakat melakukan panic buying,” ujarnya usai rapat dengar pendapat.

Ia menjelaskan, kepanikan masyarakat terlihat dari banyaknya kendaraan yang tetap ikut mengantre meski tangki bahan bakarnya masih terisi cukup.

“Banyak warga yang sebenarnya stok BBM di kendaraannya masih ada, tetapi tetap ikut antre karena takut harga naik,” katanya.

Terkait isu kenaikan harga, Hary menegaskan hingga saat ini pemerintah pusat belum mengeluarkan kebijakan mengenai penyesuaian harga BBM bersubsidi. Menurutnya, Pertamina hanya bertugas menjalankan operasional distribusi di lapangan.

“Pemerintah pusat sudah menyampaikan bahwa tidak ada kenaikan harga BBM subsidi. Kami di Pertamina hanya sebagai operator, sementara regulatornya pemerintah,” jelasnya.

Pertamina juga mengungkapkan bahwa penyebaran hoaks tersebut cukup masif terjadi di wilayah Riau dan sekitarnya. Persoalan itu bahkan telah dibahas bersama aparat penegak hukum di Polda Riau untuk menelusuri penyebab kepanikan masyarakat.

“Panic buying mulai terjadi sejak 30 April hingga 2 Mei setelah isu itu menyebar luas,” ungkap Hary.

Selain membahas distribusi BBM, rapat tersebut juga menyoroti penyaluran LPG subsidi 3 kilogram. DPRD menerima sejumlah keluhan terkait penukaran tabung baru serta pengawasan distribusi di tingkat pangkalan.

Menanggapi hal itu, Pertamina memastikan sistem distribusi LPG subsidi kini diperketat melalui digitalisasi pendataan menggunakan identitas KTP guna mencegah penyalahgunaan.

“Penjualan di pangkalan sekarang sudah menggunakan sistem digital dan KTP sehingga ada proses screening,” terangnya.

Sebagai upaya pengawasan lanjutan, Pertamina berencana bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk memperkuat pengawasan distribusi energi bersubsidi di lapangan. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi di wilayah Riau juga akan dilakukan, termasuk menyiapkan langkah antisipasi menghadapi peningkatan kebutuhan menjelang libur panjang dan Iduladha.***

Sumber: Goriau.com