Hebat, 493 Kepala Daerah Terima Penghargaan UHC Award

Pekanbaru- Wakil Presiden Republik Indonesia, kH  Ma'ruf Amin memberikan penghargaan kepada kepala daerah dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia. Penghargaan ini diberikan karena  telah berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) Awards di Jakarta,Kamis (8/8).

Penghargaan ini diberikan dalam acara UHC Awards, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya pada program JKN.

"Terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung program JKN. Pencapaian UHC di berbagai daerah ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia," kata Ma'ruf Amin dalam rilis ditrkma, Kamis (8/8).

Tidak Kepala daerah, bahkan 
 Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC.

Penghargaan ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.

Sementara ity, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengapresiasi seluruh kepala daerah, karena capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Peserta JKN per 1 Agustus 2024 mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini selain menyangkut jumlah peserta, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan," kata Ghufron.

"Sejak awal pelaksanaan program JKN, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan penerimaan iuran dan pemanfaatan layanan. Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, atau menjadi Rp151,7 triliun. Dan tahun 2023 dan kolektibilitas iuran mencapai 98,62 persen," kata Ghufron.

Pada  2023, BPJS Kesehatan menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik. Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, sementara pada tahun 2023 angkanya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan layanan setiap hari.

Ghufron mengatakan BPJS Kesehatan kembali mencatatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atau wajar tanpa modifikasian (WTM) untuk laporan keuangan selama 10 kali berturut-turut.

"Pencapaian ini menunjukkan konsistensi BPJS Kesehatan dalam menerapkan tata kelola yang baik, serta menjalankan program JKN dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas," kata Ghufron.

Menurut Ghubron  program  satu dekade ini sebagai bukti  program JKN KIS Untuk negeri sebagai wujud nyata Komitmen pemerintah daerah  dalam memberikan perlindungqn  Kesehatan  bagi Masyarakat Indonesia.

Sedangkan di Riau khususnya wilayah kerja Cabang Pratama Pekanbaru juga menunjukkan kenirja membaik. Seperti diungkapkan Gunardi Candra
Pps. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru bahwa kepesertaan JKN-KIS sudah mencapai 98 persen

Menurut Gunardi pencapaian UHC ini sungguh luar biasa dialami Indonesia.  Jika dibangdingkan negara lain da  negara maju, Korea Selatan  baru UHC 11 tahun. Jerman baru bisa UHC 123 Tahun. (aby)